Surat Kuasa

Makna Pemberian Kuasa

Sebagai seorang Advokat dan Penasehat Hukum seringkali penulis menemukan masyarakat yang belum memahami makna pemberian kuasa dan kegunaan surat kuasa dalam kehidupan sehari-hari baik dalam ruang lingkup bisnis, korporasi, dan kelembagaan (dalam hal ini hal-hal yang berkaitan dengan instansi pemerintahan termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan perizinan, permohonan, dan sebagainya). Untuk meluruskan hal tersebut maka penulis jelaskan:


Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 dan 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / burgerlijke wetboek yang secara garis besar menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan. Kuasa tersebut dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, di bawah tangan, maupun secara lisan, dan dapat pula terjadi secara diam-diam.


Berdasarkan definisi dari Pasal di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam surat kuasa terdapat 2 (dua) pihak, yaitu:

  1. Pemberi Kuasa (lastgever, principal).

  2. Penerima Kuasa (lasthebber, proxy).

Pemberian kuasa (lastgeving, volmacht, full power) berlangsung apabila:

  1. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa.

  2. Dengan demikian penerima kuasa berkuasa penuh bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa.

  3. Oleh karena itu pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan penerima kuasa sepanjang perbuatan yang dilakukan penerima kuasa tidak melebihi apa yang ditentukan dalam surat kuasa.

Hal-hal yang diatur dalam surat kuasa tidak berbentuk baku (yang telah ditentukan), apabila para pihak menghendaki dapat disepakati selain yang digariskan dalam undang-undang sesuai asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Misalnya para pihak menyepakati agar pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali (irrevocable). Hal ini dimungkinkan karena pada umumnya pasal-pasal hukum perjanjian bersifat mengatur (aanvullend recht).

  • Catatan Penulis 1 Diskusikan dengan orang yang tepat sebelum menunjuk seseorang menjadi kuasa Anda, konsultasikan dengan advokat atau penasehat hukum pilihan Anda.

  • Catatan Penulis 2 Tanyakan apabila advokat atau penasehat hukum Anda memiliki legalitas untuk memberikan nasehat hukum kepada Anda (Kartu Tanda Advokat) untuk mengetahui perbedaan, apabila tidak memiliki legalitas tersebut Anda bisa saja berbicara dengan orang yang salah.

  • Catatan Penulis 3 Periksa kembali surat kuasa Anda sebelum ditandatangani, kesalahan dalam mengisi identitas dan untuk urusan apa dikuasakan akan menjadi fatal. Menunjuk seorang kuasa sedikit rumit terutama apabila Anda memiliki hal penting, alasan tersebut damat dilihat dari latar belakang atau masalah kepercayaan akan tetapi yang terpenting adalah "integritas" dimana seorang kuasa melakukan pekerjaan yang Anda kuasakan hingga selesai dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan selama melaksanakan kuasa dari Anda.

  • Catatan Penulis 4 Untuk menghilangkan kebingungan, penulis menjelaskan: Penasehat Hukum: merupakan seseorang dengan latar belakang hukum (lawyer), seorang sarjana hukum. Advokat (Attorney): profesi, seseorang dengan latar belakang hukum, memiliki legalitas untuk beracara di Pengadilan.

*Perlu Anda ketahui bahwa peraturan yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia

*Perlu Anda ketahui bahwa artikel ini berdasarkan sudut pandang hukum penulis


Penulis: Andre Putra Jadnya, S.H., M.H.

Referensi

Buku

R. Subekti, R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. 25.


M. Yahya Harahap, 2017, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.


Putusan

Putusan MA No. 331 K/Sip/1973, tgl 4-12-1975, Rangkuman Yurisprudensi (RY) MA Indonesia, II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi MA 1997.


Putusan MA No. 731 K/Sip/1975, tgl 16-12-1976.

#hukum #legalitas #penelitianhukum #studikasus #suratkuasa #informasihukum #sudutpandanghukum #hukumterkini #attorneyandre

The information on this website is for general information purposes only. Nothing on this site should be taken as legal advice for any individual case or situation.
©2020 All Rights Reserved.