Jenis Kuasa

3 Jenis Surat Kuasa Yang Wajib Masyarakat Pahami

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan secara ringkas jenis kuasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Seperti yang telah penulis jelaskan dalam bagian I, artikel ini ditujukan untuk masyarakat yang belum memahami makna dan kegunaan surat kuasa. Perlu diperhatikan bahwa surat kuasa memiliki tujuan masing-masing yang akan penulis jelaskan sebagai berikut:


1. Kuasa Umum

Kuasa umum diatur dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) berdasarkan pasal tersebut kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu:

Berdasarkan definisi dari Pasal di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam surat kuasa terdapat 2 (dua) pihak, yaitu:

  • melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa;

  • pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya;

  • dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa..

Penulis menyimpulkan bahwa kuasa umum adalah pemberian kuasa hanya mengenai pengurusan (beherder) untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa, pengurusan yang dimaksud adalah terbatas yang telah dijelaskan di poin b diatas, tidak untuk memindahtangankan harta kekayaan pemberi kuasa ataupun bertindak mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan. Sebab, sesuai dengan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) atau Hukum Acara Perdata untuk dapat mewakili pemberi kuasa di persidangan penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa seorang manajer yang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas (PT) berdasarkan surat kuasa Direktur PT, tidak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan, karena surat kuasa itu hanya bersifat umum yaitu untuk mengurus dan bertindak bagi kepentingan PT tersebut. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa.


2. Kuasa Khusus

Pasal 1795 KUHPer lebih lanjut menjelaskan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Namun, agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan dengan syarat-syarat yg disebutkan di Pasal 123 HIR.


Jadi dapat disimpulkan bahwa kuasa khusus hanya mengenai satu kepentingan atau lebih yg dikuasakan dan diterima oleh penerima kuasa, lebih dalam artian tindakan tersebut saling berkaitan dengan pokok tujuan dari kuasa, sebagai contoh yang terdapat di dalam surat kuasa khusus yaitu “bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mewakili dan membela kepentingan pemberi kuasa sebagai penggugat untuk membuat, menandatangani, dan mengajukan gugatan” atau dapat pula kuasa khusus hanya untuk menjual rumah, kuasa tersebut hanya terbatas pada apa yang dituangkan didalam surat kuasa tersebut.


3. Kuasa Istimewa

Pasal 1796 KUHPer mengatur perihal pemberian kuasa istimewa, ketentuan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 157 HIR dan Pasal 184 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (“RBG”). Apabila dirangkai, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah menurut hukum sebagai kuasa istimewa.

  • Bersifat Limitatif

Yaitu hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting. Pada prinsipnya, perbuatan hukum yang bersangkutan hanya dapat dilakukan pemberi kuasa sendiri. Mengenai tindakan yang dapat diwakilkan berdasarkan kuasa istimewa hanya terbatas:

  1. untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hipotek (hak tanggungan) di atas benda tersebut.

  2. untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga.

  3. untuk mengucapkan sumpah penentu (decisoir eed) atau sumpah tambahan (suppletoir eed) sesuai dengan ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBG.

  • Harus Berbentuk Akta Otentik

Menurut Pasal 123 HIR, surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. R. Soesilo menafsirkannya dalam bentuk akta otentik (akta notaris). Pendapat ini diterima secara umum oleh praktisi hukum. Oleh karena itu, agar pemberian kuasa istimewa sah menurut hukum, harus dibuat dalam bentuk notaris. Dalam akta tersebut ditegaskan dengan kata-kata yang jelas, mengenai tindakan apa yang hendak dilakukan kuasa.

  • Catatan Penulis 1 Seringkali masyarakat terkecoh bahkan tertipu dengan prosedural yang tidak benar dalam ruang lingkup kegiatan sehari-hari, oleh karenanya Anda berhak mencurigai seseorang yang bukan kapasitasnya untuk menawarkan sesuatu baik jasa maupun barang, contoh kecil seseorang menjual sebuah mobil tanpa surat kuasa menjual dari pemilik mobil, kemudian menawarkan mobil tersebut kepada Anda. Sebagian dari Anda mungkin menganggap itu hanyalah hal kecil atau yang lebih ekstrim Anda tidak mengetahui apa-apa tentang prosedural dan mengiyakan tawaran tersebut. Akan tetapi berdasarkan pengalaman penulis, rangkaian prosedural inilah yang dapat dijadikan alat bukti ketika muncul permasalahan hukum dikemudian hari.

  • Catatan Penulis 2 Pembaca diharapkan mulai sadar pentingnya manajemen resiko terhadap perbuatan yang dapat merugikan kepentingan Anda dikemudian hari.

  • Catatan Penulis 3 Konsultasikan dan diskusikan kepada pengacara atau penasehat hukum pilihan Anda sebelum membuat keputusan hukum.

*Perlu Anda ketahui bahwa peraturan yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia

*Perlu Anda ketahui bahwa artikel ini berdasarkan sudut pandang hukum penulis


Penulis: Andre Putra Jadnya, S.H., M.H.

Referensi

Buku

Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting, Edisi II, MA RI, Jakarta, 1992, dan Pembinaan Wawasan Hukum Indonesia, No. XXIV, 1990, 17 April 1990. 


Chaidir Ali, Yurisprudensi Hukum Acara Pedrada Indonesia, Armico, Bandung, 1983.


M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.


R. Soesilo, RBG/HIR dengan Penjelasan, Politeia, Bogor, 1985.

#hukum #legalitas #penelitianhukum #studikasus #suratkuasa #jeniskuasa #kuasaumum #kuasakhusus #kuasaistimewa #informasihukum #sudutpandanghukum #hukumterkini #attorneyandre

The information on this website is for general information purposes only. Nothing on this site should be taken as legal advice for any individual case or situation.
©2020 All Rights Reserved.